Negosiasi Politik Menjelang Helat Demokrasi

Oleh Aminuddin Siregar

Kevin Kennedi, penulis buku Negosiasi Yang Eefektif, berpendapat bahwa, negosiasi
itu lebih merupakan suatu seni ketimbang ilmu pengetahuan. Sebab setiap orang dapat meningkatkan keterampilannya dalam melakukan negosiasi. Tidak saja untuk mendapatkan solusi, tetapi juga untuk menemukan hasil optimal yang disebut sebagai win-win
slution. Hasil menang-menang inilah yang juga diinginkan sebagai puncak tertinggi tujuan sebuah negosiasi apa pun saja.

Benar, bahwa negosiasi, banyak dipraktikkan di dunia usaha dan bisnis. Namun, kini negosiasi tidak saja dikenal dalam dunia bisnis, tetapi juga di dunia politik dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu tidak mengherankan, jika menjelang helat akbar atau pesta demokrasi 2009 mendatang ini akan terjadi negosiasi politik. Suatau hal yang wajar saja terjadi.

Kalau negosiasi lebih menekankan pada seni, maka sama halnya ketika seseoarang menekuni seni, misalnya seni lukis, seni musik, atau seni tari. Di mana seseorang dituntut agar memiliki daya kreatif dan kemampuan berekspresi. Termasuk penguasaan komunikasi politik. Karena memlalui komuikasi politik itulah warna kepolitikan kian nampak jelas.

Selain itu, seorang negosiator juga memiliki kemampuan menggunakan imajinasi. Ia adalah orang yang boleh dikatakan seorang creator. Apakah itu untuk keperluan politik ataupun bisnis. Umumnya mereka juga adalah orang yang cekatan terampil menggunakan bahasa tubuh. Maksudnya mereka tidak saja menggunakan otak kiri, tetapi juga memanfaatkan untuk masuk dari kanan.

Sehingga, seni bernegosiasi yang ditampilkan tidak terlihat kacau-balau, sumbang, dan semacamnya. Tetapi nampak mulus, rapid an teratur, ritmis, santun dan amat lugas. Keluwesan seperti inilah juga menjadikan politik sebagai seni dari segala yang mungkin. Dalam kaitan itu pula politik nampak kian berirama, dan ketukan tempo yang mengundang hasrat berpolitik.

Sayangnya hasrat itu seringkali diarahkan pada hasrat tertinggi, yakni berkuasa. Kalau ini yang terjadi, maka irama itu menjadi tidak lagi enak didengar. Orang kemudian menaksir-naksir dan membuat sejumlah asumsi dan kalkulasi politik. Akibatnya bisa macam-macam, dan banyak hal terlupakan, seperti lupa kepada kepentingan rakyat yang sesungguhnya.

Begitu juga halnya ketika seseorang melakukan negosiasi politik. Biasanya menjelang helat demokrasi, seperti pemilu 2009 mendatang ini, akan hadir negosiator-negosiator politik, sekurangnya untuk membentuk koalisi. Bila tidak dikatakan untuk meraih sebanyak mungkin suara. Tanpa peduli dengan apa yang telah dijanjikan kepada setiap konstituwen dan rakyat pada umumnya.

Dalam konteks itu negosiator telah mengalihkan model kepolitikan, yang seringkali tidak lagi disenangi orang. Padahal ketika negosiasi politik dilakukan, unsur kreasi politiklah yang perlu dinampakkan dan semua janji dan program politik partai dilaksanakan secara konsisten dan penuh komitmen yang mengikat rakyat.

Tentu saja kita percaya kepada politisi mana pun mengetahui hal itu. Mereka juga orang yang sangat jeli melihat peluang politik untuk bisa tampil. Para pemain politik juga adalah orang yang sangat mampu berempati. Buktinya, mereka tidak saja piawai merangkul lawan politik tetapi juga kompeten untuk berkoalisi secara baik dan benar, hingga mendapat sanjungan dari sana sini.

Namun, tidak sedikit kita jumpai, kalau menjelang pemilu seperti sekarang ini orang tiba-tiba saja jadi negosiator, dan punya kemampuan bernegosiasi. Baik yang secara alami tumbuh maupun lahir dari pengalaman, maupun dimunculkan lewat kaderisasi melalui proses panjang dan waktu cukup lama, kemudian pengalaman itu berkembang dan tumbuh dalam diri seseorang sebagai politisi.

Karena itu keterampilan bernegosiasi bisa lebih berhasil. Kesuksesan itu akhirnya membawa seseorang pada pemahaman dan pengetahuan politik lebih mendalam. Apabila pemahaman politik seseorang terlebih dahulu dikuasai, maka besar kemungkinan dapat menerapkannya, sejalan dengan aturan main yang telah disepakati bersama.

Bahwa, kesepakatan antara dua pihak yang akan bernegosiasi perlu dibangun, sembari melihat kesungguhan dan pengorbanan yang diberikan oleh rakyat banyak untuk mendukung dengan sepenuh hati mereka. Dalam konteks kepentingan rakyat inilah sebenarnya para negosiator politik bersepakat membuat komitmen untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua belah pihak bersepakat mematuhinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan untuk memajukan rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya. Karena mereke inilah nantinya yang akan mencadi pemimpin politik dan menjadi wakil mereka di hamper semua siatuasi politik. Itu artinya mereka tidak hanya bicara diparlemen, tetapi juga bicara kepada rakyat.

Untuk menciptakan negosiasi politik yang tepat diperlukan persiapan, karena persiapan ini merupakan kunci sukses dalam bernegosiasi. Persiapan itu antara lain ialah mengetahui sebanyak mungkin tentang lapa yang dibutuhkan rakyat. Termasuk yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa yang bernama nation state, yakni negara bangsa.

Dengan demikian partai politik yang bernegosiasi dapat dilihat oleh masyarakat politik sebagai partai politik berkarakter. Partai politik yang demikian kemungkinan besar menjadi sangat diminati dan mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat. Meskipun tentu saja tidak mungkin untuk menyamakan masing-masing ideology partai, yang berbeda satu dengan lainnya.

Namun pengetahuan terhadap karakteristik konstituen sangat diperlukan oleh setiap partai. Termasuk mengetahui bagaimana tingkah laku massa pendukung agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.. Dalam kaitan inilah peran negosiator politik menjadi sangat fungsional dalam menumbuhkan demokrasi. Selebihnya. Wallahu’alam

Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan
Bekerja Pada Pusdiklat Regional Depdagri Bukittinggi

Arah Demokrasi Harus Diubah

Sumber : Harian Kompas, Sabtu, 9 Agustus 2008 | 01:01 WIB
Jakarta, Kompas - Demokratisasi yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini harus diubah arahnya. Jika tidak, proses demokrasi yang memakan banyak biaya seperti saat ini semakin membebani rakyat.
”Kita menyaksikan betapa penyelenggaraan pilkada memakan banyak biaya. Seperti pilkada di Jawa Timur, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran negara. Belum lagi dana yang disediakan oleh masyarakat dan peserta pilkada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Kamis (8/8).
Menurut dia, dana politik yang menghabiskan miliaran bahkan bisa mencapai triliunan rupiah itu akan sangat bermanfaat jika langsung dipergunakan untuk usaha yang langsung bisa memberikan kesejahteraan rakyat.
”Problem lain dari demokrasi yang sudah dijalankan adalah betapa bangsa Indonesia seperti kehilangan nilai budayanya. Seolah-olah tak ada lagi rasa saling menghormati, yang tersisa hanya mau menang sendiri,” ujarnya.
Yang lebih menyedihkan, menurut Suryadharma, hilangnya nilai ini sudah merambah di kalangan calon intelektual.
”Kalangan mahasiswa seperti tidak lagi memegang norma kesopanan, mereka memaki dan mencaci semaunya. Yang lebih buruk lagi sering kali proses demokrasi menghasilkan tindakan destruktif,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai, proses demokratisasi yang baru menekankan kelembagaan demokrasi ini memang harus disempurnakan. ”Masih banyak kelemahan, namun itu semua proses. Artinya, bangsa Indonesia, jika serius, pasti akan bisa membangun Indonesia dengan sistem demokrasi yang lebih baik,” ujarnya. (MAM)

Analisis sejarah baru

Oleh Penerbit Serambi Ilmu
Berdasarkan penelitian atas catatan diplomatik Amerika Serika, Indonesia, Belanda, dan Australia, juga arsip PBB, Gouda dan Brocades Zaalberg menelaah perubahan pandangan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari 1920-an hingga 1949. Analisis sejarah baru oleh kedua penulis tersebut memberi kesan bahwa kalangan diplomatik Amerika bukan "tak tahu-menahu" keadaan di Indonesia sebagaimana diduga banyak
pihak, baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia II.

Hingga belum lama ini, sebuah mitos tak terhapus muncul bahwa begitu Perang Dunia II berakhir, pemerintah Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Hary Truman segera menyatakan dukungan politiknya terhadap Republik Indonesia yang baru berdiri. Mitos yang sama terus dipercaya di Belanda dimana banyak orang Belanda masih
berpikir bahwa bantuan Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia,yang bermula pada 1945-1946, berperan besar atas kemerdekaan prematur dan menyakitkan Hindia Belanda.

Dengan demikian, terlepas dari perjuangan gigih rakyat Indonesia di medan tempur dan keuletan para diplomat kita di meja perundingan, politik luar negeri AS punya andil yang tak kecil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ditulis dengan lancar serta dilengkapi referensi langka dan detail personal sejumlah tokoh sejarah, buku penting ini mengungkap fakta tentang perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia dan pengaruhnya dalam percaturan dalam percaturan polotik internasional, terutama di masa genting revolusi kemerdekaan Indonesia.

Judul : Indonesia Merdeka Karena Amerika?,Pengarang:Frances Gouda, Halaman : 487/HVS
ISBN : 978-979-1275-96-5, Untuk informasi lebih lanjut klik www.serambi.co.id

Pengembangan Agribisnis

Oleh Aminuddin Siregar

Agribisnis nampaknya tidak cuma sekedar isapan jempol, apabila ditemukan modus baru pengembangan agribisnis ini, dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Akan tetapi problem yang seringkali muncul kepermukaan, justru bukan masalah pengembangan, melainkan seberapa efektif manajemen agribisnis ini telah dilakukan. Sehingga persoalan yang menyangkut daya dukung ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan menjadi prioritas..

Itu sebabnya, mengapa perlu dicari modus baru pengembangan agribisnis ini. Di mana agribisnis benar-benar dapat menjadi satu kekuatan bagi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Barulah kemudian makna otonomi daerah, yang berbasis kerakyatan dapat digiring ke arah terciptanya demokratisasi ekonomi. Meskipun demokrasi dianggap tidak selalu bisa memberantas kemiskinan.

Pusat krisis yang dibentuk pemerintah tempo hari itu, nampaknya bertujuan untuk membantu dan mendukung pelaku bisnis dan perdagangan dalam meningkatkan usaha mereka. Bukan saja di tingkat nasional dan regional melainkan juga pada tingkat global. Sebab menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang ketika itu dijabat oleh Rini MS. Soewandi, usaha pengembangan itu difokuskan pada tiga bidang industri, yakni industri tekstil, produk tekstil, dan industri alas kaki, serta industri elektronik.

Dengan dibentuknya pusat krisis industri dan perdagangan ini, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Sekurangnya dapat mengurangi angka pengangguran yang cenderung meningkat dari hari-kehari. Harapan ini tidak saja untuk memperkuat kembali perekonomian regional tetapi juga dapat mendongkrak laju perekonomian daerah secara lokal, dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan.
Sejalan dengan itu Manajemen Pengembangan Agribisnis Berwawasan Lingkungan sangat diperlukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebab pengembangan agribisnis juga akan dapat dijadikan sebagai kekuatan daya saing disektor perdagangan. Untuk mewujudkan hal Ini, tentu saja diperlukan kesepakatan bersama, konsensus, dan terlebih lagi sangat diperlukan ialah komitmen terhadap pengembangan agribisnis sebagaimana diharapkan.

Persoalannya, apakah pencarian modus baru pengembangan agribisnis ini bisa disepakati, apabila penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar justru dianggap sebagai hambatan? Padahal semua warga masyarakat mesti mengetahui apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan secara transparan aspirasi mereka yang disuarakan oleh wakil mereka sepenuhnya didasarkan pada kesesuaian dengan kebutuhan mereka.

Penulis Staf Pengajar pada Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi. Penggagas Forum Diskusi Komunitas Klub Haus Buku

Million-selling opening for vampire series finale

Monday August 4, 9:12 PM
Million-selling opening for vampire series finale
Harry Potter is still king, but the final book of Stephenie Meyer's "Twilight" series did manage a million-selling debut.

"Breaking Dawn," the fourth of Meyer's sensational teen vampire series, sold 1.3 million copies in the first 24 hours after its midnight, Aug. 2 release. Publisher Little, Brown Books for Young Readers announced Monday that it has gone back for 500,000 more copies, making the total print run 3.7 million.

The numbers for "Breaking Dawn" are comparable to the openings of a pair of famous memoirs: former President Clinton's "My Life" and Sen. Hillary Rodham Clinton's "Living History." But they don't approach the unveiling of "Harry Potter and the Deathly Hallows." The seventh and final volume of J.K. Rowling's fantasy series sold 8.3 million copies in its first 24 hours in the United States alone.

Sumber : Yahoo! Asia News

Pengembangan Agribisnis dan Pembangunan Desa

Oleh Aminuddin Siregar (Penulis Bekerja Pada Pusdiklat Regional Depdagri Bukittinggi)
Agribisnis itu tiada lain ialah usaha di sektor yang bersangkut paut dengan pertanian. Jadi tidak terlalu mengherankan, kalau usaha di sektor pertanian ini mendapat perhatian serius. Bukan saja dikalangan akademisi, melainkan juga kalangan politisi. Terlebih lagi di masa-masa kampanye. Tidak ketinggalan, pernyataan-pernyataan penting tantang pertanian ini hampir diakomodir oleh semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Tentu saja semua kalangan itu sangat optimistis terhadap usaha yang berkaitan dengan pertanian ini. Sebab pengembangan usaha pertanian melalui agribisnis ini akan berkait langsung dengan perekonomian rakyat, yang juga menjadi tema kampanye dalam kerangka mengantisipasi terpuruknya ekonomi rakyat.
Maka wajar saja masalah ini diangkat kepermukaan oleh para juru kampanye termasuk capres/cawapres ketika melakukan kampanye politiknya di berbagai tempat. Katakan misalnya pasangan capres/cawapres Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Muhammad Yusuf Kalla (MYK), nampaknya sangat antusias terhadap pertanian ini. Ini dapat dipahami lantaran SBY sendiri kabarnya mengambil spesialisasi doktornya yang menyangkut dengan manajemen ekonomi pertanian.
Secara politik masalah itu memang patut diapungkan, walaupun banyak orang menilai bahwa apapun kejadiannya, yang penting bagi rakyat banyak ini ialah kesinambungan usaha pertanian dan meningkatnya produksi pertanian mereka dari waktu-kewaktu. Sementara soal capres/cawapres, berada pada tataran memilih figur-figur. Meskipun tentu saja tetap dengan pertimbangan kepatutan yang arif berdasarkan nurani masing-masing.
Kendati kalangan petani telah merasakan nikmatnya hasil usaha mereka, namun barangkali kalau diamati secara keseluruhan, yang menikmati itu justru baru segelintir kecil saja dari kelompok tani yang bisa tertawa lebar dan terbahak-bahak meninkmati hasil jerih-payah mereka, sesudah musim panen.
Sebab, hingga saat sekarang-sekarang ini masyarakat Indonesia masih berada pada tataran komunitas agraris, di mana hampir delapan pulu persen dari jumlah penduduk Indonesia bergulat disektor pertanian ini Dapat kita bayangkan apa jadinya kalau seandainya sektor ini kita abaikan begitu saja.
Masalahnya, apa yang perlu mendapat perhatian dan perlu diberi prioritas pengembangannya, apabila sumber daya agraria justru merupakan ganjalan utama bagi para petani ? Sementara sektor ini mesti dapat digarap secara profesional. Agar para petani kita akan lebih makmur dan lebih sejahtera dari kondisi yang mereka hadapi sekarang ini. Sebab, agribisnis ini sangat menjanjikan bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat pedesaan. Ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Pembangunan Desa
Dengan demikian hendaklah dikatakan bahwa, pengembangan agribisnis ini erat kaitannya dengan pembangunan pedesaan, di mana tujuan dari pembangunan pedesaan antara lain ialah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tujuan ini sesuai dengan program pembangunan nasional (Propenas) 2000-2004, yang mesti disikapi oleh pemerintah daerah. Terutama dalam upaya menciptakan iklim pertumbuhan dan pencapaian hasil pertanian yang optimal.
Dalam konteks ini, peranan pemerintah daerah sangat menentukan. Tidak saja dalam pencapaian keberhasilan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Tetapi juga dalam upaya mempersiapkan kawasan agropolitan, di mana produk-produk pertanian kawasan ini dapat dipasarkan dengan segera dan mudah dijangkau oleh baik masyarakat maupun dalam pendistribusiannya ke seluruh penjuru daerah-daerah pemasaran.
Sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah ialah meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan, terciptanya lapangan kerja, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan dan menguatnya pengelolaan ekonomi lokal. Bahwa keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan desa.
Sehingga pemerintah daerah akan memetik hasilnya, tidak saja dapat meningkatkan dinamika perekonomian lokal tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sekaligus dapat melakukan percepatan terhadap pembangunan desa. Interaksi desa kota ini secara ekonomi, jelas akan membuka banyak peluaang bagi perluasan usaha di berbagai sektor dan bidang-bidang usaha yang lebih variatif. Termasuk usaha di sektor jasa.
Begitu juaga di bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Termasuk perluasan penyerapan tenaga kerja yang merupakan bidang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
Perlunya pengembangan agribisnis ini dalam pembangunan masyarakat pedesaan disebabkan potensi ekonomi lokal sebagian besar masyarakat pedesaan di Indonesia adalah masyarakat agraris, yakni bidang pertanian. Pengembangan agribisnis dengan demikian dapat dikaitkan dalam kerangka pembangunan pedesaan untuk masa yang akan datang. Di mana melalui program pemerintah di sektor agribisnis haruslah memperkuat posisi petani sebagai yang terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis dan kewirausahaan.
Agribisnis
Sejalan dengan upaya pengembangan agribisnis, yang sejak awal mesti diprogramkan oleh pemerintah daerah, maka salah satu langkah ke arah itu ialah memberi kemudahan kepada petani dalam memperoleh segala bentuk sumber daya agraria. Akan tetapi kalau sumber daya agraria ini sulit, atau karena hambatan birokrasi, maka dapat diperkirakan bahwa petani kita tidak akan pernah bangkit dari nestapa keterpurukan mereka sebagai petani yang tetap tidak berdaya, lebih-lebih petani penggarap.
Sebaliknya, bila para petani meperoleh kemudahan menjangkau sumber daya agraria ini, maka langkah berikutnya kembali perlu dipikirkan ialah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini berkait pula dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan agribisnis yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
Katakanlah misalnya, suatu kelompok komunitas petani muncul sebagai mewakili petani dalam menyampaikan aspirasi mereka, atau mungkin keberatan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang katakanlah sempitnya peluang atau kurangnya kesempatan ekonomi dan distribusi pertanian, yang mereka dapatkan secara adil. Padahal secara politik, kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang amat sangat penting bagi tumbuhnya demokrasi.
Bahwa kualitas sumber daya manusia, jelas amat sangat terkait dengan pembangunan masyarakat pedesaan, Terutama yang menyangkut penataan ulang terhadap mekanisme pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan desa secara partisipatoris, perlu dimantapkan. Setidaknya komunitas petani memahami betul arti pentingnya pengembangan agribisnis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dengan demikian pengembangan agribisnis kembali perlu mendapat perhatian serius. Terutama dari pihak pemerintah pusat. Khususnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan yang secara otonom pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bagi kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang potensial, agaknya pengembangan agribisnis merupakan peluang untuk dapat melakukan pembangunan desa secara partisipatoris.
Pengembangan agribisnis ini, hanya dapat dikatakan berhasil apabila perlakuan terhadap sistem pendistribusian produk pertanian berlaku sama dengan pendistribusian barang ekionomi lainnya. Dengan kata lain pengembangan agribisnis tidak hanya membutuhkan komitmen tetapi juga memerlukan aturan yang jelas. Keberhasilan Tapanuli Utara dalam pengembangan agribisnis ini, barangkali bisa jadi contoh bagi kabupaten yang memiliki potensi pengembangan agribisnis dan kewirausahaan.
Akhirnya pengenalan prinsip pendistribusian produk pertanian perlu disosialisasikan kepada para petani. Tujuannya agar mereka mengetahui secara persis bahwa produk pertanian yang mereka hasilkan didistribusikan secara adil dan sama seperti barang ekonomi lainnya. Sehingga pengembangan agribisnis dan kewirausahaan ini dapat menopang penguatan ekonomi rakyat. Lebih jaum mereka tidak merasa dibedakan atau diperlakukan tidak adil. Itu saja.

Perekonomian Vietnam melamban

Diperbaharui pada: 02 Juli, 2008 - Published 11:07 GMT
Email kepada teman Versi cetak

Petani Vietnam
Vietnam beruntung dengan naiknya harga beras dunia
Perekonomian Vietnam melamban dalam enam bulan pertama tahun ini akibat inflasi yang meningkat tajam sehingga menekan belanja para konsumen. Selain itu, inflasi juga mendorong biaya makanan dan energi yang diimpor.

Salah satu negara Asia dengan perekonomian yang sukses dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menikmati pertumbuhan 7,9 persen pada tahun 2007, tetapi perluasan ekonomi melambat menjadi hanya 6,5 persen di semester satu tahun 2008.

Para ahli ekonomi mengatakan penurunan ini cukup baik untuk mencegah ekonomi yang terlalu panas, tetapi mereka memperingatkan, perlu tindakan lebih jauh untuk mengatasi inflasi.

Harga-harga konsumen sekarang ini 20 persen lebih tinggi dibandingkan setahun lalu.

Tantangan yang tak bisa diramal

Di seluruh Asia, negara-negara berjuang mengatasi beban bahan bakar yang lebih tinggi dan biaya makanan yang meningkat.

Defisit perdagangan Vietnam meningkat tajam tahun ini, karena biaya mengimpor bahan bakar, pupuk dan baja melonjak walaupun sebagai negara penghasil beras kedua terbesar di dunia, Vietnam juga menikmati keuntungan dari meningkatkan harga beras.


Sangat penting bagi Vietnam untuk tidak mengorbankan pertumbuhan jangka pendek tetapi mengejar pertumbuhan jangka panjang

Prakriti Sofat, HSBC

Walaupun produk domestik bruto (PDB) melambat, para menteri menggambarkan pertumbuhan ini sebagai sebuah 'kemenangan besar' mengingat ketidakpastian atas perekonomian global.

Namun begitu, para pejabat memperingatkan tekanan sosial akibat melonjaknya harga makanan dasar setelah inflasi tahunan mencapai angka 27 persen bulan lalu.

"Dalam paruh kedua tahun ini, situasi ekonomi dan sosial masih tetap rumit," kata Biro Pusat Statistik Umum Vietnam.

"Kami akan tetap menghadapi masalah-masalah yang sekarang ada dan kemungkinan adanya berbagai tantangan yang tidak bisa diramal."

Dana Moneter Internasional mengatakan hari Senin lalu bahwa Vietnam perlu mengetatkan kebijakan moneter walaupun sudah meningkatkan suku bunga tiga kali sepanjang tahun ini.

Pertumbuhan atau Deflasi

Tetapi para ahli mengatakan, pertumbuhan yang lebih rendah, jika digabungkan dengan langkah-langkah deflasi lainnya, seperti biaya pinjaman yang lebih tinggi dan batasan-batasan pemberian kredit, akan memberikan dampak yang positif.

"Secara keseluruhan, semuanya bergerak dalam jalur yang tepat," kata ekonom HSBC Asia, Prakriti Sofat.

Beras Vietnam
Vietnam adalah produser beras kedua terbesar di dunia

"Adalah sangat penting bagi Vietnam untuk mengorbankan pertumbuhan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang."

Kebangkitan kembali perekonomian Vietnam menjadi magnet bagi investasi asing. Tingkat penanaman modal langsung di semester pertama tahun 2008 hampir 10 miliar dolar Amerika lebih tinggi dibandingkan tingkat penanaman modal selama tahun 2007.