किओस Buku दी Nigeria

Referendum Birma di tengah krisis

Diperbaharui pada: 10 Mei, 2008 - Published 09:28 GMT

Email kepada teman		Versi cetak

Referendum Birma di tengah krisis

	Bantuan mulai mengalir masuk, tapi pekerja bantuan belum

Referendum tetap digelar di Birma, meski rezim militer di sana diimbau agar menangguhkan pemungutan suara dan berkonsentrasi untuk membantu para korban topan pekan lalu.

Pemberian suara tengah berlangsung di sebagian besar wilayah negara tersebut, meski ditangguhkan di beberapa kawasan yang merasakan dampak paling parah, termasuk kota Rangoon.
Pencoblosan berlangsung di tengah kecaman internasional yang memuncak terhadap rezim militer Birma atas cara para jenderal menanggapai krisis pasca topan.
Mereka mengatakan, mereka akan menyambut bantuan asing, tapi tidak akan menerima pekerja bantuan asing.
PBB khawatir jumlah korban topan Nargis hari Sabtu lalu mungkin mencapai 100.000.
Referendum ditangguhkan selama dua pekan di Rangoon, kota utama Birma, dan kawasan delta Irrawaddy, yang mengalami kedahsyatan Badai Nargis.
Para jenderal yang berkuasa mengatakan, referendum akan membuka jalan bagi pemilihan demokratis pada 2010, sedangkan oposisi mengatakan referendum itu justru dimaksudkan untuk memperketat cengkeram kekuasan para jenderal.
Para wartawan mengatakan, banyak warga di Birma bersikap sinis terhadap pemungutan suara ini.
"Mereka mencatat nama dan nomor KTP anda. Jadi, mereka tahu apakah anda memberikan suara setuju atau menolak," kata seorang pengusaha kepada kantor berita Reuters.
Melaporkan referendum dari Hlegu, 48km utara Rangoon, kantor berita Associated Press mengatakan, jumlah warga yang mencoblos tidak begitu besar.
Seorang pemilih, pensiunan tentara Nyo Aye, mengatakan, dia memberikan suara setuju meski belum membaca isi konstitusi.
"Pemerintah tidak akan melakukan apa pun yang tidak patut atau jelek bagi negara ini," kata pria berusia 65 tahun tersebut.
Diisolasi
Para jenderal Birma dikecam atas cara mereka menangani krisis akibat topan Nargis, yang menurut catatan resmi menelan 23.335 korban jiwa dan menyebabkan 37.019 orang hilang.

	Masih banyak warga Birma belum menerima bantu

Kelompok-kelompok yang terlibat dalam unjukrasa pro-demokrasi tahun lalu menuduh junta Birma berkonsentrasi pada "referendum konstitusi puran-pura", bukannya "mencurahkan seluruh sumber daya untuk menyelamatkan nyawa" para korban badai.
PBB mengeluarkan permogonan bantuan senilai $187 juta.
Pada hari Jumat, Sekjen PBB Ban Ki-moon memperingatkan soal dampak "malapetaka" jika Birma tetaop melarang sebagian besar pekerja bantuan asing dari upaya pertolongan topan.
Ban juga yang telah berada di lapangan mengatakan, mereka telah berbuat semampu mereka, tapi merasa frustrasi oleh keenganan pemerintah untuk mengizinkan tim bantuan internasional ke negara tersebut dan kengototan rezim militer untuk membagikan sendiri bantuan.
PBB yakin sebanyak 1,5 juta warga mungkin terkena dampak Badai Nargis,
yang menerjang 3 Meil, dan banyak pihak mengatakan, Birma tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak tanpa bantuan pihak luar.
Dua wartawan BBC yang pergi ke Delta Irrawaddy mengatakan, puluhan ribu jasad bergelimpangan di bentangan wilayah tersebut dan banyak rumah roboh dan pohon-pohon tumbang.
Mereka mengatakan, penyakit seperti disentri sudah mulai berjangkit, dan kedati bantuan telah tiba di Birma, upaya bantuan masih belum bisa mengimbangi skala bencana.
Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan tengah berunding dengan pemerintah Birma setelah berton-ton bantuan yang diterbtangkan badan PBB itu ke Birma ditahan oleh pihak berwenang militer yang ingin mengendalikan distribusi bantuan.
PBB mengancam akan menghentikan penerbangan bantuan, tapi belakangan menyatakan mereka akan melanjutkan lagi pada hari Sabtu sementara perundingan berlanjut.
Duta besar Birma di PBB, Kyaw Tint Swe, mengatakan, negaranya siap menerima bantuan dari mana pun.
Dia mengatakan, penerbangan bantuan pertama Amerika diperkirakan akan tiba hari Senin.
Bantuan lain diterbangkan dari dari sekutu-sekutu Birma, seperti Cina dan Thailand.