Sabtu, 09 Agustus 2008

Analisis sejarah baru

Oleh Penerbit Serambi Ilmu
Berdasarkan penelitian atas catatan diplomatik Amerika Serika, Indonesia, Belanda, dan Australia, juga arsip PBB, Gouda dan Brocades Zaalberg menelaah perubahan pandangan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari 1920-an hingga 1949. Analisis sejarah baru oleh kedua penulis tersebut memberi kesan bahwa kalangan diplomatik Amerika bukan "tak tahu-menahu" keadaan di Indonesia sebagaimana diduga banyak
pihak, baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia II.

Hingga belum lama ini, sebuah mitos tak terhapus muncul bahwa begitu Perang Dunia II berakhir, pemerintah Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Hary Truman segera menyatakan dukungan politiknya terhadap Republik Indonesia yang baru berdiri. Mitos yang sama terus dipercaya di Belanda dimana banyak orang Belanda masih
berpikir bahwa bantuan Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia,yang bermula pada 1945-1946, berperan besar atas kemerdekaan prematur dan menyakitkan Hindia Belanda.

Dengan demikian, terlepas dari perjuangan gigih rakyat Indonesia di medan tempur dan keuletan para diplomat kita di meja perundingan, politik luar negeri AS punya andil yang tak kecil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ditulis dengan lancar serta dilengkapi referensi langka dan detail personal sejumlah tokoh sejarah, buku penting ini mengungkap fakta tentang perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia dan pengaruhnya dalam percaturan dalam percaturan polotik internasional, terutama di masa genting revolusi kemerdekaan Indonesia.

Judul : Indonesia Merdeka Karena Amerika?,Pengarang:Frances Gouda, Halaman : 487/HVS
ISBN : 978-979-1275-96-5, Untuk informasi lebih lanjut klik www.serambi.co.id

Kamis, 07 Agustus 2008

Pengembangan Agribisnis

Oleh Aminuddin Siregar

Agribisnis nampaknya tidak cuma sekedar isapan jempol, apabila ditemukan modus baru pengembangan agribisnis ini, dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Akan tetapi problem yang seringkali muncul kepermukaan, justru bukan masalah pengembangan, melainkan seberapa efektif manajemen agribisnis ini telah dilakukan. Sehingga persoalan yang menyangkut daya dukung ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan menjadi prioritas..

Itu sebabnya, mengapa perlu dicari modus baru pengembangan agribisnis ini. Di mana agribisnis benar-benar dapat menjadi satu kekuatan bagi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Barulah kemudian makna otonomi daerah, yang berbasis kerakyatan dapat digiring ke arah terciptanya demokratisasi ekonomi. Meskipun demokrasi dianggap tidak selalu bisa memberantas kemiskinan.

Pusat krisis yang dibentuk pemerintah tempo hari itu, nampaknya bertujuan untuk membantu dan mendukung pelaku bisnis dan perdagangan dalam meningkatkan usaha mereka. Bukan saja di tingkat nasional dan regional melainkan juga pada tingkat global. Sebab menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang ketika itu dijabat oleh Rini MS. Soewandi, usaha pengembangan itu difokuskan pada tiga bidang industri, yakni industri tekstil, produk tekstil, dan industri alas kaki, serta industri elektronik.

Dengan dibentuknya pusat krisis industri dan perdagangan ini, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Sekurangnya dapat mengurangi angka pengangguran yang cenderung meningkat dari hari-kehari. Harapan ini tidak saja untuk memperkuat kembali perekonomian regional tetapi juga dapat mendongkrak laju perekonomian daerah secara lokal, dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan.
Sejalan dengan itu Manajemen Pengembangan Agribisnis Berwawasan Lingkungan sangat diperlukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebab pengembangan agribisnis juga akan dapat dijadikan sebagai kekuatan daya saing disektor perdagangan. Untuk mewujudkan hal Ini, tentu saja diperlukan kesepakatan bersama, konsensus, dan terlebih lagi sangat diperlukan ialah komitmen terhadap pengembangan agribisnis sebagaimana diharapkan.

Persoalannya, apakah pencarian modus baru pengembangan agribisnis ini bisa disepakati, apabila penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar justru dianggap sebagai hambatan? Padahal semua warga masyarakat mesti mengetahui apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan secara transparan aspirasi mereka yang disuarakan oleh wakil mereka sepenuhnya didasarkan pada kesesuaian dengan kebutuhan mereka.

Penulis Staf Pengajar pada Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi. Penggagas Forum Diskusi Komunitas Klub Haus Buku

Senin, 04 Agustus 2008

Million-selling opening for vampire series finale

Monday August 4, 9:12 PM
Million-selling opening for vampire series finale
Harry Potter is still king, but the final book of Stephenie Meyer's "Twilight" series did manage a million-selling debut.

"Breaking Dawn," the fourth of Meyer's sensational teen vampire series, sold 1.3 million copies in the first 24 hours after its midnight, Aug. 2 release. Publisher Little, Brown Books for Young Readers announced Monday that it has gone back for 500,000 more copies, making the total print run 3.7 million.

The numbers for "Breaking Dawn" are comparable to the openings of a pair of famous memoirs: former President Clinton's "My Life" and Sen. Hillary Rodham Clinton's "Living History." But they don't approach the unveiling of "Harry Potter and the Deathly Hallows." The seventh and final volume of J.K. Rowling's fantasy series sold 8.3 million copies in its first 24 hours in the United States alone.

Sumber : Yahoo! Asia News

Rabu, 02 Juli 2008

Pengembangan Agribisnis dan Pembangunan Desa


Oleh Aminuddin Siregar (Penulis Bekerja Pada Pusdiklat Regional Depdagri Bukittinggi)
Agribisnis itu tiada lain ialah usaha di sektor yang bersangkut paut dengan pertanian. Jadi tidak terlalu mengherankan, kalau usaha di sektor pertanian ini mendapat perhatian serius. Bukan saja dikalangan akademisi, melainkan juga kalangan politisi. Terlebih lagi di masa-masa kampanye. Tidak ketinggalan, pernyataan-pernyataan penting tantang pertanian ini hampir diakomodir oleh semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Tentu saja semua kalangan itu sangat optimistis terhadap usaha yang berkaitan dengan pertanian ini. Sebab pengembangan usaha pertanian melalui agribisnis ini akan berkait langsung dengan perekonomian rakyat, yang juga menjadi tema kampanye dalam kerangka mengantisipasi terpuruknya ekonomi rakyat.
Maka wajar saja masalah ini diangkat kepermukaan oleh para juru kampanye termasuk capres/cawapres ketika melakukan kampanye politiknya di berbagai tempat. Katakan misalnya pasangan capres/cawapres Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Muhammad Yusuf Kalla (MYK), nampaknya sangat antusias terhadap pertanian ini. Ini dapat dipahami lantaran SBY sendiri kabarnya mengambil spesialisasi doktornya yang menyangkut dengan manajemen ekonomi pertanian.
Secara politik masalah itu memang patut diapungkan, walaupun banyak orang menilai bahwa apapun kejadiannya, yang penting bagi rakyat banyak ini ialah kesinambungan usaha pertanian dan meningkatnya produksi pertanian mereka dari waktu-kewaktu. Sementara soal capres/cawapres, berada pada tataran memilih figur-figur. Meskipun tentu saja tetap dengan pertimbangan kepatutan yang arif berdasarkan nurani masing-masing.
Kendati kalangan petani telah merasakan nikmatnya hasil usaha mereka, namun barangkali kalau diamati secara keseluruhan, yang menikmati itu justru baru segelintir kecil saja dari kelompok tani yang bisa tertawa lebar dan terbahak-bahak meninkmati hasil jerih-payah mereka, sesudah musim panen.
Sebab, hingga saat sekarang-sekarang ini masyarakat Indonesia masih berada pada tataran komunitas agraris, di mana hampir delapan pulu persen dari jumlah penduduk Indonesia bergulat disektor pertanian ini Dapat kita bayangkan apa jadinya kalau seandainya sektor ini kita abaikan begitu saja.
Masalahnya, apa yang perlu mendapat perhatian dan perlu diberi prioritas pengembangannya, apabila sumber daya agraria justru merupakan ganjalan utama bagi para petani ? Sementara sektor ini mesti dapat digarap secara profesional. Agar para petani kita akan lebih makmur dan lebih sejahtera dari kondisi yang mereka hadapi sekarang ini. Sebab, agribisnis ini sangat menjanjikan bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat pedesaan. Ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Pembangunan Desa
Dengan demikian hendaklah dikatakan bahwa, pengembangan agribisnis ini erat kaitannya dengan pembangunan pedesaan, di mana tujuan dari pembangunan pedesaan antara lain ialah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tujuan ini sesuai dengan program pembangunan nasional (Propenas) 2000-2004, yang mesti disikapi oleh pemerintah daerah. Terutama dalam upaya menciptakan iklim pertumbuhan dan pencapaian hasil pertanian yang optimal.
Dalam konteks ini, peranan pemerintah daerah sangat menentukan. Tidak saja dalam pencapaian keberhasilan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Tetapi juga dalam upaya mempersiapkan kawasan agropolitan, di mana produk-produk pertanian kawasan ini dapat dipasarkan dengan segera dan mudah dijangkau oleh baik masyarakat maupun dalam pendistribusiannya ke seluruh penjuru daerah-daerah pemasaran.
Sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah ialah meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan, terciptanya lapangan kerja, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan dan menguatnya pengelolaan ekonomi lokal. Bahwa keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan desa.
Sehingga pemerintah daerah akan memetik hasilnya, tidak saja dapat meningkatkan dinamika perekonomian lokal tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sekaligus dapat melakukan percepatan terhadap pembangunan desa. Interaksi desa kota ini secara ekonomi, jelas akan membuka banyak peluaang bagi perluasan usaha di berbagai sektor dan bidang-bidang usaha yang lebih variatif. Termasuk usaha di sektor jasa.
Begitu juaga di bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Termasuk perluasan penyerapan tenaga kerja yang merupakan bidang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
Perlunya pengembangan agribisnis ini dalam pembangunan masyarakat pedesaan disebabkan potensi ekonomi lokal sebagian besar masyarakat pedesaan di Indonesia adalah masyarakat agraris, yakni bidang pertanian. Pengembangan agribisnis dengan demikian dapat dikaitkan dalam kerangka pembangunan pedesaan untuk masa yang akan datang. Di mana melalui program pemerintah di sektor agribisnis haruslah memperkuat posisi petani sebagai yang terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis dan kewirausahaan.
Agribisnis
Sejalan dengan upaya pengembangan agribisnis, yang sejak awal mesti diprogramkan oleh pemerintah daerah, maka salah satu langkah ke arah itu ialah memberi kemudahan kepada petani dalam memperoleh segala bentuk sumber daya agraria. Akan tetapi kalau sumber daya agraria ini sulit, atau karena hambatan birokrasi, maka dapat diperkirakan bahwa petani kita tidak akan pernah bangkit dari nestapa keterpurukan mereka sebagai petani yang tetap tidak berdaya, lebih-lebih petani penggarap.
Sebaliknya, bila para petani meperoleh kemudahan menjangkau sumber daya agraria ini, maka langkah berikutnya kembali perlu dipikirkan ialah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini berkait pula dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan agribisnis yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
Katakanlah misalnya, suatu kelompok komunitas petani muncul sebagai mewakili petani dalam menyampaikan aspirasi mereka, atau mungkin keberatan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang katakanlah sempitnya peluang atau kurangnya kesempatan ekonomi dan distribusi pertanian, yang mereka dapatkan secara adil. Padahal secara politik, kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang amat sangat penting bagi tumbuhnya demokrasi.
Bahwa kualitas sumber daya manusia, jelas amat sangat terkait dengan pembangunan masyarakat pedesaan, Terutama yang menyangkut penataan ulang terhadap mekanisme pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan desa secara partisipatoris, perlu dimantapkan. Setidaknya komunitas petani memahami betul arti pentingnya pengembangan agribisnis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dengan demikian pengembangan agribisnis kembali perlu mendapat perhatian serius. Terutama dari pihak pemerintah pusat. Khususnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan yang secara otonom pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bagi kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang potensial, agaknya pengembangan agribisnis merupakan peluang untuk dapat melakukan pembangunan desa secara partisipatoris.
Pengembangan agribisnis ini, hanya dapat dikatakan berhasil apabila perlakuan terhadap sistem pendistribusian produk pertanian berlaku sama dengan pendistribusian barang ekionomi lainnya. Dengan kata lain pengembangan agribisnis tidak hanya membutuhkan komitmen tetapi juga memerlukan aturan yang jelas. Keberhasilan Tapanuli Utara dalam pengembangan agribisnis ini, barangkali bisa jadi contoh bagi kabupaten yang memiliki potensi pengembangan agribisnis dan kewirausahaan.
Akhirnya pengenalan prinsip pendistribusian produk pertanian perlu disosialisasikan kepada para petani. Tujuannya agar mereka mengetahui secara persis bahwa produk pertanian yang mereka hasilkan didistribusikan secara adil dan sama seperti barang ekonomi lainnya. Sehingga pengembangan agribisnis dan kewirausahaan ini dapat menopang penguatan ekonomi rakyat. Lebih jaum mereka tidak merasa dibedakan atau diperlakukan tidak adil. Itu saja.

Perekonomian Vietnam melamban

Diperbaharui pada: 02 Juli, 2008 - Published 11:07 GMT
Email kepada teman Versi cetak

Petani Vietnam
Vietnam beruntung dengan naiknya harga beras dunia
Perekonomian Vietnam melamban dalam enam bulan pertama tahun ini akibat inflasi yang meningkat tajam sehingga menekan belanja para konsumen. Selain itu, inflasi juga mendorong biaya makanan dan energi yang diimpor.

Salah satu negara Asia dengan perekonomian yang sukses dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menikmati pertumbuhan 7,9 persen pada tahun 2007, tetapi perluasan ekonomi melambat menjadi hanya 6,5 persen di semester satu tahun 2008.

Para ahli ekonomi mengatakan penurunan ini cukup baik untuk mencegah ekonomi yang terlalu panas, tetapi mereka memperingatkan, perlu tindakan lebih jauh untuk mengatasi inflasi.

Harga-harga konsumen sekarang ini 20 persen lebih tinggi dibandingkan setahun lalu.

Tantangan yang tak bisa diramal

Di seluruh Asia, negara-negara berjuang mengatasi beban bahan bakar yang lebih tinggi dan biaya makanan yang meningkat.

Defisit perdagangan Vietnam meningkat tajam tahun ini, karena biaya mengimpor bahan bakar, pupuk dan baja melonjak walaupun sebagai negara penghasil beras kedua terbesar di dunia, Vietnam juga menikmati keuntungan dari meningkatkan harga beras.


Sangat penting bagi Vietnam untuk tidak mengorbankan pertumbuhan jangka pendek tetapi mengejar pertumbuhan jangka panjang

Prakriti Sofat, HSBC

Walaupun produk domestik bruto (PDB) melambat, para menteri menggambarkan pertumbuhan ini sebagai sebuah 'kemenangan besar' mengingat ketidakpastian atas perekonomian global.

Namun begitu, para pejabat memperingatkan tekanan sosial akibat melonjaknya harga makanan dasar setelah inflasi tahunan mencapai angka 27 persen bulan lalu.

"Dalam paruh kedua tahun ini, situasi ekonomi dan sosial masih tetap rumit," kata Biro Pusat Statistik Umum Vietnam.

"Kami akan tetap menghadapi masalah-masalah yang sekarang ada dan kemungkinan adanya berbagai tantangan yang tidak bisa diramal."

Dana Moneter Internasional mengatakan hari Senin lalu bahwa Vietnam perlu mengetatkan kebijakan moneter walaupun sudah meningkatkan suku bunga tiga kali sepanjang tahun ini.

Pertumbuhan atau Deflasi

Tetapi para ahli mengatakan, pertumbuhan yang lebih rendah, jika digabungkan dengan langkah-langkah deflasi lainnya, seperti biaya pinjaman yang lebih tinggi dan batasan-batasan pemberian kredit, akan memberikan dampak yang positif.

"Secara keseluruhan, semuanya bergerak dalam jalur yang tepat," kata ekonom HSBC Asia, Prakriti Sofat.

Beras Vietnam
Vietnam adalah produser beras kedua terbesar di dunia

"Adalah sangat penting bagi Vietnam untuk mengorbankan pertumbuhan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang."

Kebangkitan kembali perekonomian Vietnam menjadi magnet bagi investasi asing. Tingkat penanaman modal langsung di semester pertama tahun 2008 hampir 10 miliar dolar Amerika lebih tinggi dibandingkan tingkat penanaman modal selama tahun 2007.

Jumat, 20 Juni 2008

MUNCULNYA SINISME POLITIK


Oleh Aminuddin Siregar

Aalah satu ciri kehidupan politik kita hari-hari kemarin ialah munculnya sinisme politik di mana-mana. Tidak saja secara nasional, tetapi juga secara lokal. Nampaknya, sinisme politik ini muncul dihampir semua konteks kehidupan kita. Sehingga orang amat mudah membikin apapun saja yang bisa menimbulkan sinisme politik. Akibatnya, rawan terhadap penjungkirbalikan fakta politik, untuk kepentingan tertentu segelintir orang.
Semboyan, politik yes, pembangunan no, agaknya mejadi amat laris dan cenderung menjadi komoditas politik yang lagi trend. Tetapi disaat yang bersamaan justru terjadi distorsi politik yang maha dahsyat, lantaran semua persoalan yang muncul melulu dilihat dari sisi politiknya, dan direspon secara politis pula. Melihat dan merespon secara politis itu memang tidak salah, boleh-boleh saja dan sah-sah saja adanya.
Namun dibalik semua itu diperlukan pertimbangan dan kesadaran bersama menuju tertib politik melalui dialog yang kondusif. Melalui tertib politik dan dialog yang kondusif inilah kemudian diharapkan tidak terjadi pembusukan politik. Sebab bila ini yang terjadi kita akan menghadapi kesemrautan yang semakin rumit dan amat sangat ruwet. Bukan saja membikin kocar-kacir anak-anak bangsa, tetapi juga membuat kegelisahan yang berkepanjangan. Termasuk ancaman terhadap rasa aman, baik secara individual maupun kelompok yang ada dalam masyarrakat
Kemungkinan terburuk bisa saja muncul setiap saat, misalnya disintegrasi bangsa, dan akan banyak menimbulkan disfungsi dalam masyarakat, bila tidak dikatakan disintegrtasi masyarakat. Ini tentu sangat berbahaya, dan saya kira, kita-kita semua, tidak menghenmdaki hal sedemikian itu terjadi, apabila kita konsern terhadap kesatuan dan persatuan bangsa dalam suatu kesatuan yang bernama wilayah Republik Indonesia.
Meluasnya sinisme politik patut menjadi perhatian semua kita-kita ini siapa pun saja. Itu artinya perlu dan penting bagi kita untuk mencari jalan keluar dan solusi terhadap beban politik yang menimpa pundak seluruh rakyat Indonesia ini. Bila sinisme politik terus bergulir dan digelindingkan, tak kunjung berkesudahan, tidak menampakkan tanda-tanda yang meringankan beban politik, yang sudah sedemikian berat itu. Tentu suasana kehidupan sehari-hari akan semakin kompleks.
Celakanya, arah menuju berakhirnya konflik dan budaya politik kekerasan yang hinga hari-hari belakangan ini, juga masih nampak. Jelas akan menimbulkan kesenjangan pula. Bukan saja kesenjangan politik tetapi juga kesenjangan terhadap hampir semua konteks kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ini semua membuat suasana tak lagi nyaman dan membikin gundah banyak orang.
Di tengah ketidak nyamanan itu, memang muncul berbagai pesan-pesan etis dan himbauan-himbauan moral, yang memang bisa menyejukkan hati dan perasaan setiap orang. Namun, tidak jarang pula muncul berbagai macam ungkapan, estimasi, termasuk guyon politik yang bisa membikin kita terpingkel dan terbahak-bahak, dan sebaliknya pula bisa dengan olok-olok yang membikin runyam ,terkadang tidak lagi sehat teapi sudah bernada ejekan politik sangat tajam. Inilah antara lain yang menyebabkan mengapa sinisme politik muncul.
Persoalannya, apa yang dapat kita lakukan bersama-sama dengan elit politik kita, dan para wakil rakyat, agar sinisme politik tidak meluas, dan tidak menimbulkan persoalan lebih dahsyat, apabila tertib politik dan dialog yang kondusif tidak kita temukan ? Bahwa sinisme politik yang masih saja bersemayam dihati setiap kelompok, setiap unsur dan elemen bangsa, maka setiap itu pula kita tidak akan bisa lagi menciptakan dialog yang kondusif, persambungan kultural dan silaturrahmi yang manusiawi.
Iklim Politik
Sementara, iklim politik hari-hari kemarin itu, kini sedikit mangalami penurunan suhu. Situasi politik yang terus memanas, agaknya sedikit telah dapat dikondensir dan kita tetap berharap agar kecenderungan yang mengarah pada distorsi politik tidak berkepanjangan. Sebab distorsi politik bisa menghambat reformasa, bisa mengganjal roda pemerintahan, bahkan bisa mengacaukan visi politik Indonesia Baru. Termasuk mengaburkan makna masyarakat sipil yang hendak dibangun.
Kecenderungan arah politik yang kurang kondusif, misalnya bisa kita amati terhadap hampir semua soal yang terjadi di seluruh penjuru kolomg langit. Semuanya bisa dipolitisir oleh siapa pun saja yang suka atau tidak suka terhadap lawan dan kawan politiknya. Bahkan sekarang-sekarang ini masih saja terjadi pertarungan politik, yang walupun nampak juga beberapa hal memberi gambaran yang sangat mungkin untuk melakukan rekonsiliasi antar elit politik, tetapi masih jauh dari pulih.
Akan tetapi hal semacam itu mesti disertai dengan kesediaan dan dengan niat yang tulus untuk melakukan kompromi politik demi kepentingan bangsa dan pemulihan kembali stabulitas negara. Kemudian saling berlapang dada menerima, apa pun yang dihasilkan dalam kompromi politik itu. Hingga tahapan-tahapan reformasi yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang diagendakan. Selain itu, upaya keras menahan diri tetap diperlukan sehingga tidak ada lagi kekhawatirkan politik yang menjadi ancaman bentrok lebih dahsyat di tengah kehidupan masyarakat.
Bila semua kalangan, dan lapisan masyarakat, atau semua unsur dan elemen bangsa sepakat dengan kompromi dan menyikapi hasil kompromi politik dengan santun dan lugas. Maka besar kemungkinan perseteruan bisa dikurangi dan bisa pula diredam, kemungkinan meluasnya sinisme politik baik terhadap pemerintah maupun terhadap wakil rakyat. Sebab bila kita tidak bisa menyikapi secara lugas dan santun terhadap apa yang dihasilkan oleh kompromi politik itu, maka bukan saja akan melukai persaan kolektif sekelompok orang, sebagian orang, melainkan juga akan melukai seluruh perasaan kolektof kita sebagai suatu bangsa.
Nampaknya, untuk sampai kesikap politik seperti itu, maka kita perlu secara bersama mendinginkan suasana politik dan mengkondensir iklim politik yang tidak menguntungkan bagi kehidupan masyarakat dalam pergulatan mereka sehri-hari. Perlu menciptakan rasa damai, bukan saja diantara para elit politik tetapi juga disemua lapisan masyarakat.
Dengan demikian, kita mesti membenahi semua kekurangan, kejanggalan, keruwetan dan kerumitan yang kita hadapi saat ini. Apakah itu kerumitan politik, kerumitan penegakan hukum, kerumitan pemulihan ekonomi, kerumitan roda pemerintahan, termasuk otonomi daerah, kerumitan keseharian yang dihadapi oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.
Sebab kalau para elit politik terus saling menghujani tudingan. Maka tidak tertutup kemungkinan justru akan merembes ke level bawah. Apalagi kalau tudingan itu tidak mengarah kepada pencarian solusi dan jalan keluar dari kebuntuan politik, seperti yang kini kita rasakan, justru kian memperparah persoalan. Dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari, ialah sulitnya menyelesaikan secara tuntas segala persoalan yang membelit bangsa ini.
Membelit
Disadari atau tidak, dipahami atau cuma sekadar dimengerti, kondisi kebanyakan anggota masyarakat memang sedang mengalami belitan politik. Nampak bahwa yang membelit bangsa ini diawali dengan perseteruan politik antar elit politik. Anehnya, perseteruan itu terus berlanjut tanpa menghiraukan akibat-akibatnya bagi etika politik-sosial masyarakat.
Itu sebabnya, mengapa orang cenderung menyebut bahwa perseteruan elit politik yang terjadi dinegri ini terkesan mengabaikan etika politik-sosial masyarakat. Pengabaian terhadap etika politik ini pulalah, agaknya kembali perlu untuk memahami integrasi masyarakat, menjaga kesegaran dalam pergaulan dan persambungan kultural sehari-hari. Sehingga tidak menimbulkan sisnisme politik.
Kalau kita kebetulan berkesempatan kongkow-kongkow, misalnya, di level paling bawah. Apakah itu dikedai-kedai kopi, diwarung-warung pojok ditempat-tempat liannya yang lazim kita bisa jumpai komunitas politik paling awam sekalipun. Atau bahkan dimana pun saja kita bisa bertatap muka dengan mereka. Kemudian, secara sengaja atau tidak, kita terlibat mengamati reaksi-reaksi mereka, rumusan politik mereka dan spekulasi politik mereka, umumnya, mengingatkan perlunya perhatian serius terhadap integritas bangsa.
Persoalan yang membelit bangsa ini dan yang membikin semakin terpuruk antara lain adalah akibat dari munculnya sinisme politik berkepanjangan, yang menimbulkan berbagai macam krisis dan bentuknya. Apakah itu di level elit politik atau bukan, di tingkat bawah atau tidak, krisis itu kian melebar-lebar, dan yang mengalaminya pun kian bertambah terus dari hari-kehari.
Meski demikian corak dan warna yang begitu beragam, telah membikin kian semarak, yang sekaligus memperkaya khazanah kepolitikan itu sendiri. Di mana orang sangat bebas dan jauh dari belenggu tirani kekuasaan. Di masa kini, orang dengan bebas mengkritik dan bicara mengeluarkan pendapat apa pun saja. Termasuk memaknai demokrasi itu sendiri secara berbeda-beda. Perbedaan warna inilah yang membikin wajah perpolitikan kita kian nampak semakin dinamis.
Namun di balik dinamisasi kehidupan politik itu, justru sinisme poltik menjadi ancaman serius. Maka itu, siapa pun saja kita-kita ini perlu secara bersama menjaga kesegaran pikiran dan kejernihan hati, ketika melihat dan mendengar segelintir elit politik terkemuka, sekaligus adalah para pemimpin politik, --yang sebenarnya jadi panutan bagi kita-- berseteru dan hampir-hampir saling mengutuk itu, tetap kita sikapi dalam koridor demokrasi kritik yang membangun.
Akhirnya, apapun saja upaya untuk merekonstruksikan kembali situasi perpolitikan kita, tentu saja saya tidak punya kepentingan analisis politik apapun. Namun yang sangat kita butuhkan sekarang ini ialah membangkitkan optimisme pemerintah dan stabilitas negara, sekaligus menjaga integritas dan keselamatan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, sinisme politik tidak perlu bersemayam dihati siapa pun saja kita-kita ini, apalagi di hati para elit politik, baik nasional mapun lokal, termasuk para pelaku politik itu sendiri. Semoga saja.
Harian Analisa
Penulis adalah Staf Pengajar Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi